KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI BIDANG MEDIA CETAK 1
Era Penjajahan Belanda
Pada masa kolonial Belanda Gubernur Jenderal Van Imhoff menerbitkan surat kabar pertama yang bernama “Bataviasche Nouvelles” yang diterbitkan pada tahun 1774. Surat kabar pertama ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi rakyat dalam menentang kuasa pemerintahan Belanda. Hingga pada akhirnya surat kabar ini hanya bertahan selama dua tahun dan tidak diberi izin untuk berproduksi. Berdasarkan regulasi media cetak masa Belanda diatur melalui undang-undang tahun 1856 serta mengalami perubahan pada tahun 1906.
Dalam hal ini, setiap karya cetak harus melalui proses seleksi oleh ketua pemerintahan setempat sebelum nantinya diterbitkan. Pada akhirnya kebijakan media yang diterbitkan oleh pemerintahan Belanda terus bertransformasi sampai pada Jepang datang dan menduduki Indonesia di tahun 1942.
Era Penjajahan Jepang
Pemerintah Jepang melalui pemerintahan militer membentuk badan propaganda bernama Sendenbu demi menyita dan mendoktrin hati rakyat. Departemen ini dibentuk pada Agustus 1942 dengan bertanggungjawab atas propaganda serta informasi yang berhubungan dengan pemerintahan sipil yang terpusat di Pulau Jawa. Selain Sendenbu, terdapat sebuah organisasi bernama Keimin Bunka Shidosho atau biasa dikenal dengan “Poesat Keboedajaan” yang dibentuk pada April 1943.
Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menyebarkan kebudayaan Jepang dan memberdayakan seniman Indonesia. Setelah adanya pembentukan organisasi ini, Sendenbu tidak lagi menjalankan propaganda. Tetapi, hanya menyusun rancangan dan bahan propaganda yang dibagikan kepada unit kerja yang bersangkutan.
Jabatan dari seorang seksi propaganda dipercayakan kepada seorang pejabat Jepang yang bernama Shimizu Hitoshi. Ia merupakan seorang propagandis profesional yang sudah memulai karier propaganda di Cina pada tahun 1930-an. Di bawah Shimizu pejabat Sendenbu yang dibagi menjadi dua kategori. Pertama, ahli propaganda secara umum dan bertugas untuk merencanakan. Kedua, terdapat kelompok lain yang terdiri dari spesialis dalam bidang kesenian tertentu atau yang biasa disebut dengan bunka-jin. Staf Sendenbu Indonesia juga terbagi atas dua kategori.
Orang Indonesia direkrut atas dasar karier sebelum perang, orientasi politik, kedudukan dalam masyarakat tradisional, dan kemampuan pidato yang mumpuni. Di samping itu, para pemimpin politik, pemuka agama, penyanyi, musisi, dan aktor seringkali memobilisasikan operasi propaganda. Para penguasa Jepang sangat cerdik dalam menarik minat rakyat.
Media Propaganda Baru
Media propaganda pada masa perang yang paling penting adalah film. Sebelum Perang Dunia II, bioskop tidak pernah digunakan sebagai alat indoktrinasi di Indonesia. Pada Oktober 1942 terdapat organisasi yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan film yang dibentuk dibawah pengawasan Sendenbu. Organisasi ini bernama Jawa Eiga Kosha yang dikepalai oleh Oya Soichi, yang merupakan seorang kritikus Jepang terkemuka dan merupakan staf Sendenbu.
Tetapi, pada masa kependudukan Jepang mengalami perubahan yang signifikan pada pasaran film di Pulau Jawa. Banyak film yang diimpor dari Jepang dengan total 52 film Jepang setiap tahunnya. Film-film Jepang inilah dipilih dengan sangat hati-hati terkhusus yang dianggap dapat dimanfaatkan sebagai bahan propaganda. Dengan kata lain, film-film yang diimpor mempunyai indoktrinasi politik yang digunakan pemerintah Jepang yang dapat dipertunjukkan bagi penduduk Jawa.
Studi Kasus
Propaganda Jepang terlihat sebelum kedatangannya ke Indonesia. Jepang menyebarkan propaganda menabung melalui surat kabar seperti harian Asia Raya yang diterbitkan di Jakarta. Dalam hal ini, Jepang berusaha untuk membentuk cerita pendek, berita, ataupun pamflet untuk menggiring agar masyarakat Indonesia mau menyisihkan uangnya untuk menabung.
Dalam surat kabar tersebut berisikan artikel terkait dengan syarat dan ketentuan untuk menabung serta membuat perkumpulan menabung dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya propaganda ini maka akan mengubah pola mengatur uang dari masyarakat Indonesia.
Daftar Pustaka
Buku
Kurusawa, A. (2015). Kuasa Jepang di Jawa. Jakarta: Komunitas Bambu.
Jurnal
Anom, E. (2013). Regulasi dan kebijakan media cetak di indonesia masa zaman penjajah. Jurnal Komunikologi, 10(2), 73-79. Diakses dari https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/132
Brillian, Mufidha. (2014). Menabur Kebiasaan: Propaganda Gerakan Menabung Jepang (1941-1945). Lembaran Sejarah, 11(01), 71-84
0 Comments:
Post a Comment