Teknologi membantu masyarakat dalam mengelola dan menyimpan informasi. Namun dengan masifnya perkembangan tersebut menimbulkan adanya kejahatan berbasis internet atau cyber crime. Menilai hal tersebut, maka terdapat pembentukan aspek hukum guna mengatasinya, yakni cyber law. Pada hal ini berfokus pada kasus kejahatan seperti hate speech, trademark, copyright, dan lainnya yang berbasis teknologi. Regulasi ini memiliki dua cakupan, yakni penanganan tindak pidana dan pencegahan tindak pidana. Penegakan hukum dikemas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE. Informasi elektronik sendiri merupakan kumpulan data berupa gambar, tulisan, suaram dan lainnya dalam teknologi elektronik. Sedangkan transaksi elektronik merupakan tindakan yang dilakukan atau dioperasikan dalam jaringan komputer dan internet.

Hadirnya Cyber Crime dalam dunia maya menjadi pelanggaran yang dapat merugikan setiap pengguna internet. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan internet maka hukum-hukum tradisional dirasa kurang mampu dalam mengantisipasi pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Berbagai kejahatan siber yang terdapat di dunia maya merupakan hal yang kompleks, oleh karena itu UU ITE harus mengalami pembaharuan agar pemidanaan menjadi jelas dan jalan keluar sebuah permasalahan. UU ITE perlu diluruskan arahnya agar dapat mengatur tindakan kriminal yang nyata atau jelas berkaitan dengan cyber space.

Kepentingan korban yang menjadi utama.

Upaya pemulihan dengan mengutamakan partisipasi pihak bersangkutan.

Mementingkan kondisi sosial dan keamanan.

Pertemuan korban dan pelaku diupayakan agar tercipta dialog penyelesaian.

Mendukung proses pemulihan korban.

Mendukung pelaku bertanggung jawab secara langsung.

Memuaskan kedua belah pihak.

Mengimbangi siapa yang paling berdampak dari kasus.

Menyetujui jalan keluar bersama.