RKK Regulasi Kebijakan Komunikasi

Teknologi membantu masyarakat dalam mengelola dan menyimpan informasi. Namun dengan masifnya perkembangan tersebut menimbulkan adanya kejahatan berbasis internet atau cyber crime. Menilai hal tersebut, maka terdapat pembentukan aspek hukum guna mengatasinya, yakni cyber law. Pada hal ini berfokus pada kasus kejahatan seperti hate speech, trademark, copyright, dan lainnya yang berbasis teknologi. Regulasi ini memiliki dua cakupan, yakni penanganan tindak pidana dan pencegahan tindak pidana. Penegakan hukum dikemas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE. Informasi elektronik sendiri merupakan kumpulan data berupa gambar, tulisan, suaram dan lainnya dalam teknologi elektronik. Sedangkan transaksi elektronik merupakan tindakan yang dilakukan atau dioperasikan dalam jaringan komputer dan internet.

Hadirnya Cyber Crime dalam dunia maya menjadi pelanggaran yang dapat merugikan setiap pengguna internet. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan internet maka hukum-hukum tradisional dirasa kurang mampu dalam mengantisipasi pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Berbagai kejahatan siber yang terdapat di dunia maya merupakan hal yang kompleks, oleh karena itu UU ITE harus mengalami pembaharuan agar pemidanaan menjadi jelas dan jalan keluar sebuah permasalahan. UU ITE perlu diluruskan arahnya agar dapat mengatur tindakan kriminal yang nyata atau jelas berkaitan dengan cyber space.

Kepentingan korban yang menjadi utama.

Upaya pemulihan dengan mengutamakan partisipasi pihak bersangkutan.

Mementingkan kondisi sosial dan keamanan.

Pertemuan korban dan pelaku diupayakan agar tercipta dialog penyelesaian.

Mendukung proses pemulihan korban.

Mendukung pelaku bertanggung jawab secara langsung.

Memuaskan kedua belah pihak.

Mengimbangi siapa yang paling berdampak dari kasus.

Menyetujui jalan keluar bersama.

Data pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan yang dikukuhkan oleh pemerintah mencanangkan beberapa hal dalam data pribadi yakni keseluruhan yang berkaitan dengan entitas pribadi. Sedangkan dalam RUU PDP juga memaparkan adanya dua sifat data pribadi, yakni umum dan spesifik. Pada data yang bersifat umum meliputi nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan lainnya. Lalu, pada data bersifat spesifik meliputi informasi kesehatan, data genetik, keuangan, dan lainnya.

Perlindungan Data Pribadi (PDP) berkaitan dengan privasi milik seseorang. Dengan adanya privasi tersebut menjadi hal penting dalam perlindungan karena berkaitan dengan hak yang dimiliki tanpa paksaan dari pihak manapun. Hak tersebut memberikan keleluasaan bagi para individu untuk mengelola, menjaga, dan berkuasa penuh atas penentuan nasibnya. Dalam konteks privasi juga memberikan hak bagi setiap individu memiliki hak untuk menentukan terkait pembukaan atau bertukar data pribadi kepada orang lain. Perlindungan data pribadi diposisikan menjadi hal yang perlu untuk dipenuhi sebagai hak. Data pribadi juga diatur dalam Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 mengenai perlindungan atas diri sendiri dan berhak untuk mendapatkan perlindungan serta pilihan atas hidupnya.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia (BPHN Kemenkumham RI, 2016, h. 97-124):

UU perbankan tersebut telah difokuskan pada pada perlindungan privasi atas data pribadi nasabah yang menyimpan atau menggunakan produk bank sehingga mengharuskan memberi data pribadinya. Dengan demikian, privasi nasabah dapat dilindungi dengan diaturnya rahasia bank.

Pasal 22 Undang-undang Telekomunikasi melarang dilakukannya akses ke jaringan dan/atau jasa telekomunikasi atau telekomunikasi khusus tanpa hak, tidak sah, atau dengan manipulasi. Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi juga telah menjelaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau jasa diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya

Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen mempunyai asas pada keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum seperti perlindungan data konsumen.

PP PSTE ada beberapa pasal yang mengatur perlindungan privasi kerahasiaan data pribadi. Pasal 9 ayat (1) yang menjamin kerahasiaan kode sumber perangkat lunak yang digunakan. Pasal 12 ayat (1) menjamin tingkat layanan dan keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan serta sarana informasi yang diselenggarakan

Sampai saat ini negara Indonesia belum mempunyai Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Pemerintah Indonesia masih dalam proses merancang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Rancangan Undang-Undang ini mengadopsi prinsip dari perlindungan data pribadi internasional. Dalam Rancangan Undang-Undang yang sudah dibentuk, terdiri dari 15 bab dan 72 pasal. RUU Perlindungan Data Pribadi sudah jelas terperinci mengatur ruang lingkup dan materi muatan RUU PDP, antara lain:

1. Jenis Data Pribadi

2. Hak Pemilik Data Pribadi

3. Pemrosesan Data Pribadi

4. Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi

5.Transfer Data Pribadi

6. Sanksi Administratif

7. Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi

8. Pembentukan Pedoman Perilaku Pengendali Data Pribadi

9. Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara

10. Kerjasama Internasional

11. Peran Pemerintah dan Masyarakat

12. Ketentuan Pidana

BPHN Kemenkumham RI. (2016). Naskah akademik rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi (penyelarasan). Diakses dari https://www.bphn.go.id/dpage/reports/res_nasmispenye