RKK Regulasi Kebijakan Komunikasi

Konvergensi telematika merupakan penggabungan dari pembauran teknologi penyiaran dan layanan telekomunikasi. Dalam penggabungan ini memberikan kesatuan yang mendukung hadirnya keuntungan bagi suatu layanan. Konvergensi telematika sudah masif beredar di kehidupan masyarakat, dimana adanya penggabungan dari dua atau lebih media, konten, dan sebagainya yang dikemas sedemikian rupa. Melihat kondisi tersebut, sebagai contoh adanya video streaming, mendengarkan musik, menonton film, dan sebagainya. Hal ini didukung dengan kenaikan angka kepemilikan komputer di Indonesia, melalui adanya kenaikan tersebut mendukung perluasan akses internet dan penggunaan media sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvergensi diartikan sebagai keadaan yang menuju satu titik pertemuan, pusat. Konvergensi dapat terjadi pada bidang komunikasi yaitu bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan jaringan internet. Ada beberapa aspek konvergensi:

Konvergensi terjadi pada beberapa bidang komunikasi seperti pada dampak bidang penyiaran Indonesia yang sudah siap untuk menjadi lebih interaktif. Kemudian pada bidang informasi terlihat adanya perkembangan teknologi 5G. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor regulasi dan faktor lainnya (bisnis dan pasar).

Di bidang telekomunikasi, konten tidak diatur karena terdapat peraturan perundangan yang mengatur yakni Undang-Undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. Di bidang penyiaran, peraturan perundangan yang mengatur yakni Undang-Undang No. 32/2002. Pada bidang teknologi informasi, yang sudah terdapat peraturannya adalah Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Telematika merupakan singkatan dari telekomunikasi dan informatika, dimana terdapat pertemuan dari beberapa sistem jaringan komunikasi, dimana hal ini berhubungan dengan teknologi dan informasi. Telematika yang mempertemukan jaringan internet memberikan kemudahan dalam sistem komunikasi dengan penyebaran informasi secara masif dalam bentuk audio, visual, maupun audio-visual. Pertemuan dan penggabungan yang ada membuat hadirnya konvergensi teknologi, sehingga mendatangkan berbagai perubahan dengan entitas baru ataupun sama.

Menurut Danrivanto Budhijanto (Djulaeka & Jusmadi, 2013), ada beberapa dimensi yang menjadi penyebab adanya konvergensi telematika. Dimensi tersebut yaitu:

Dimensi pertama yaitu digitalisasi sebagai proses transisi teknologi analog menjadi teknologi digital dan susunan informasi yang awalnya analog menjadi biner.

Dimensi kedua yaitu interaktivitas sebagai pembeda dalam konvergensi teknologi dalam suatu layanan baik itu telekomunikasi atau penyiaran.

Dimensi yang terakhir yaitu kewenangan pengaturan telekomunikasi dan penyiaran dibawah kekuasaan pengatur yang terpisah dan menganut pemisahan regulator untuk telekomunikasi serta penyiaran.

Indonesia mempunyai 3 aturan yang berkaitan dengan isu konvergensi telematika, yaitu:

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi "Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum."

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi "(1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional. (2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Keluarnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pada tanggal 2 November 2020 merupakan rencana dari pemerintah untuk menggabungkan teknologi penyiaran dan teknologi digital. Dahulu, masyarakat menggunakan sistem analog yang bila dihubungkan dengan kondisi zaman ini, sudah terlampaui ketinggalan. Banyak negara maju yang sudah merencanakan sistem ini dari akhir tahun 2012, dan di Indonesia, hal ini baru-baru saja akan dilakukan dan tinggal menunggu waktunya.

Perencanaan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2004 oleh pemerintah. Namun, hal ini tidak berjalan baik karena kandasnya payung hukum yang akan melandasi sistem tersebut. Alhasil, baru pada tahun 2020 pemerintah akan mulai melakukan gebrakan untuk melakukan rencana ini.

Secara praktis, siaran digital dapat memberikan efisiensi dan optimalisasi yang nyata dalam penyiaran, diantaranya kanal siaran yang jumlahnya lebih banyak, infrastruktur penyiaran yang masing-masing cukup menggunakan satu alat untuk banyak siaran akan memberikan kesempatan bagi kanal-kanal yang belum sukses untuk lebih sukses lagi dalam memperoleh penonton.

Yulianto, T. 2020. Digitalisasi Penyiaran di Indonesia: Urgensi dan Manfaatnya. Diakses pada tanggal 13 Mei 2022 pada https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/digitalisasi-penyiaran-di-indonesia-urgensi-dan-manfaatnya

Reformasi 1998 menjadi titik awal lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang didasari oleh kesadaran masyarakat terkait pentingnya suatu informasi. Pembentukan UU KIP berawal dari diskusi masyarakat yang membentuk suatu organisasi guna memperoleh suatu kebebasan informasi secara transparan. Ajuan dari kumpulan masyarakat membentuk gagasan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). Adanya amanat Presiden yang membahas KMIP rilis pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mengalami beberapa hal dari perdebatan antara Pemerintah dengan DPR, hingga ketidaksetujuan dari pihak pemerintah atas kata ‘kebebasan’ dan mengalami perubahan judul menjadi RUU Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi suatu sarana masyarakat untuk memperoleh informasi secara jelas tanpa adanya hal yang ditutupi. Disamping itu, dengan KIP memperlihatkan bentuk tanggung jawab dari pemerintah yang mampu menyediakan informasi sesuai dengan kehendak masyarakat secara transparan. Pemberian informasi secara terbuka tersebut juga tetap didasari dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pada setiap keterbukaan yang ada, masyarakat juga memiliki peranan penting untuk berpartisipasi di dalamnya sebagai pemonitor atau pengawas terkait informasi sehingga menghasilkan tatanan pemerintahan yang baik. Dari hal tersebut mencerminkan keadaan sesuai dengan sistem negara yakni demokrasi, dimana informasi menjadi hak bagi setiap masyarakat yang tidak bisa dihilangkan atau dibatasi.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk memfasilitasi pencapaian hak masyarakat terkait penyebaran informasi. Selain itu, terdapat tujuan lain dari UU KIP, yakni:

1. Hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan tata kebijakan dan proses pengambilan keputusan publik

2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik

3. Membangun keaktifan masyarakat dalam proses pengelolaan badan publik.

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik

5. Memahami alasan kebijakan publik yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memperkaya kehidupan bangsa

6. Meningkatkan manajemen dan layanan informasi lembaga publik yang terjamin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang Kebebasan Informasi Publik, informasi publik dibagi ke dalam dua jenis yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

2. Informasi yang dikecualikan:

UU KIP memiliki peranan penting baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Dengan adanya UU KIP memberikan ruang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan tatanan pemerintahan berupa monitoring ataupun kontrol. Partisipasi masyarakat menjadi poin dan fokus utama yang salah satunya dapat diwujudkan dalam kontribusi evaluasi atas perencanaan maupun pelaksanaan program pemerintah, dimana adanya peluang besar dalam memberikan saran dan kritik.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi sebuah kebijakan komunikasi, yaitu:

a. Kebijakan komunikasi diwujudkan dengan tujuan melancarkan sebuah sistem komunikasi.

b. Salah satu sistem komunikasi yang dilancarkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP yaitu komunikasi pada dimensi organisasi. Diperlukan adanya suatu kebijakan dan regulasi tentang informasi yang kemudian akan memunculkan kebebasan untuk mengetahui informasi dan badan publik.

c. Terdapat tiga bagian penting dalam kebijakan komunikasi, yaitu konteks, domain, dan paradigma.

Studi kasus yang diambil adalah ketidak transparan dalam pengadaan gorden di rumah jabatan anggota dewan. Sesuai dengan UU no 14 tahun 2008 tentang KIP dan perpres no. 12 tahun 20e1 tentang perubahan atas perpres no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, tetap banyak kritik yang mempertanyakan tentang hal tersebut. Dana puluhan miliar yang digelontorkan dalam proyek ini banyak dipertanyakan masyarakat dikarenakan seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Adanya ketidakterbukaan akan memicu rasa tidak percaya dan curiga dari publik terhadap pemerintah sehingga akan sangat rentan dan berbahaya bagi kelangsungan integrasi negara. Keterbukaan Informasi Publik merupakan hal yang sensitif, terlebih ketika ada suatu hal yang melenceng dari KIP terjadi, media akan terus-terusan menyoroti hal tersebut dan menuai berbagai reaksi dari masyarakat.

Sastro, D.A., dkk. (2010). Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Kontroversi dalam penyiaran Indonesia mempengaruhi perubahan bentuk televisi nasional menjadi penyiaran publik. Perubahan terlihat dari Undang-Undang No. 24 tahun 1997 yang mengalami rombakan dari segi fokus antara pemerintah dan pemilik modal. Selain itu, rombakan juga dipengaruhi dari bubarnya departemen penerangan serta pergeseran konfigurasi kekuatan ekonomi dan politik. Perubahan tersebut didasari dari sikap yang terlalu condong kepada pemerintah, dimana adanya campur tangan wakil politik dalam setiap penyiaran. Untuk itu, KPI memberi masukan pada UU penyiaran yang baru dengan keberagaman siaran dan kepemilikan modal. 

Perancangan UU penyiaran Indonesia turut mengadakan diskusi terkait pencabutan UU No. 24 tahun 1997, dimana menjadikan TVRI serta RRI sebagai BUMN. Pada 4 September 2002 menghasilkan fraksi yang mendukung masukan terkait perubahan RUU, hal ini dikarenakan adanya anggapan bila UU memiliki kekuatan otoriter dan dengan pembubaran departemen penerangan sebagai regulator TVRI dan RRI menjadi lembaga penyiaran publik. Diskusi lanjutan menunjukkan pernyataan sikap atas pencantuman badan penyiaran TVRI dan RRI, hal ini memunculkan anggapan diskriminatif dan menjadi konspirasi anggota DPR, pemerintah dan pemilik modal.

Dalam rapat yang dilakukan oleh Chairul Zen (Direktur Televisi) dengan komisi I DPR pada 16 November 1999, disampaikan bahwa TVRI dan RRI diusulkan menjadi lembaga penyiaran publik. Sejalan dengan usulannya tersebut, maka perlu beberapa persiapan yaitu, TVRI harus didanai oleh publik, dikontrol oleh masyarakat, dan acara siaran harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu anggota komisi I DPR mengkhawatirkan ide yang diusulkan tersebut, bahwa kepentingan bangsa dan penyiaran yang membela pemerintah menjadi hilang keberadaannya. Kemudian, munculah ide untuk menjadikan TVRI dan RRI sebagai lembaga komersial atau media swasta dengan tiga pertimbangan, yaitu:

1. Sektor swasta oleh hasil pembangunan semakin kokoh dan memerlukan industri media sebagai pihak yang mendukung promosi jasa

2. Media dikelola oleh swasta lebih efisien, kompetitif dan berorientasi pada kepentingan khalayak yang merupakan pasar mereka

3. Ada perubahan yang terjadi yaitu paradigma dari product oriented ke market oriented.

Status TVRI dan RRI direalisasikan dalam UU No. 32 Tahun 2002 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Publik Radio Republik Indonesia dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Melalui pembubaran departemen penerangan membuat TVRI dan RRI sebagai suatu perusahaan jawatan. Dengan posisi yang baru membuat TVRI dan RRI lebih fokus menjaga eksistensinya dengan memperkuat perlindungan hukum serta memastikan agar lembaga ini berjalan dengan semestinya sebagai penyiaran atau layanan publik. 

Hal tersebut terlihat dari bagaimana lembaga ini menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga melalui LPP mampu berbagi informasi serta mengubah tatanan sosial masyarakat. Dengan aturan dan perlindungan yang ada turut memperhatikan setiap konten ataupun agenda yang akan disiarkan pada masyarakat. UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran turut menegaskan bahwa LPP bersifat independen, tidak mencari keuntungan apapun, dan netral.

Contoh studi kasus yang sesuai dengan topik pembahasan ini adalah penggabungan media penyiaran publik RRI dan TVRI dimana keduanya memang secara langsung berkontribusi dalam menjaga NKRI melalui siaran-siarannya yang tentu penting bagi publik. Misal saja dari siaran tentang pengetahuan kenegaraan, budaya dan sebagainya. Akan tetapi, eksistensi TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik mulai ditinggalkan karena banyaknya stasiun TV swasta yang tentu memproduksi konten komersial. 

Oleh karena itu, DPR RI pada tahun 2014 menggabungkan RRI dan TVRi menjadi satu lembaga utuh melalui Rancangan Undang-undang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI). Penggabungan ini dilakukan juga agar lebih mudah menerapkan teknologi digital dan siaran yang lebih canggih sehingga dapat menyajikan konten-konten yang tidak kalah saing dari lembaga penyiaran swasta. Penggabungan ini merupakan contoh kasus yang apabila serius diterapkan, akan membawa perubahan positif bagi TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran nasional.

Masduki. (2007). Regulasi Penyiaran Dari Otoriter ke Liberal. LKiS : Yogyakarta.